Latar Belakang Pemikiran Penerapan E-Gov di Jawa Tengah

Perubahan komplek, dinamis, dan beraneka ragam yang terjadi setiap detik di dunia internasional dan dalam negeri membuat semakin cepatnya perubahan di Jawa Tengah yang berdampak pada  terjadinya kompetisi dan semakin luasnya keinginan dan kebutuhan masyarakat di Jawa Tengah. Demikian besar kebutuhan informasi yang ingin diperoleh dan yang ingin disebarkan atau disampaikan, sehingga cara – cara yang sudah ada dirasa masih perlu ditingkatkan dan dikembangkan.

Hal – hal tersebut diatas perlu dijawab dengan  terbentuknya pemerintahan yang bersih, transparan, dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif. Masyarakat makin menuntut pelayanan publik yang dapat diandalkan dan terpercaya, serta mudah dijangkau secara interaktif.

Pemerintah baik di pusat dan maupun daerah dituntut untuk membentuk kultur baru ke dalam organisasi, sistem manajemen, dan proses kerja yang lebih dinamis. Sistem dan proses kerja yang lebih lentur harus dikembangkan untuk memfasilitasi berbagai bentuk perubahan dan interaksi antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan masyarakat internasional.

Disisi lain, kemajuan teknologi informasi yang demikian pesat membawa sebuah potensi membuka peluang yang besar bagi pemanfaatan pengolahan informasi yang jauh lebih cepat dan akurat. Pemanfaatan perangkat elektronik menjadi hal yang sangat penting dalam transaksi internasionaldi semua bidang.

Peluang pemerintahan untuk memanfaatkan Teknologi Informasi dalam upaya reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan dan pemerintahan dapat dioptimalkan. Peluang tersebut masih sangat terbuka untuk dikembangkan.

Jawa Tengah yang merupakan salah satu provinsi di Indomesia dengan dinamika perkembangan ekonomi yang cukp tinggi dan menyimpan potensi yang besar harus memiliki Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi (RITIK) dalam rangka menjawab perubahan global dan nasional.

Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang terjadi di Jawa Tengah semakin meningkat, dari sekedar untuk proses operasional sehari-hari hingga dukungan bagi proses pengambilan keputusan menunjukan bahwa  perubahan yang pesat dapat dijawab melalui implementasi e-government. Ketika masyarakat menginginkan terwujudnya reformasi sektor pelayanan publik, pemerintah harus segera melaksanakan proses transformasi birokrasi menuju e-Government.
Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dituliskan bahwa e-Government Pemerintah Provinsi Jawa Tengah merupakan penunjang penyelenggaraan pemerintahan yang baik