Keamanan Informasi dalam eGovernance

Electronic Governance atau E-Governance adalah penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk menyediakan layanan pemerintah, pertukaran data dan informasi, proses komunikasi, integrasi berbagai sistem dan layanan independen.

Melalui sarana e-governance, layanan pemerintah disediakan untuk warga negara dalam mode yang sesuai, sistematis dan transparan. Tiga kelompok utama yang dipilih yang dapat didiskriminasi dalam konsep tata kelola adalah pemerintah, masyarakat umum dan kelompok bisnis.

E-governance adalah pemanfaatan terbaik teknologi informasi dan komunikasi untuk bermutasi dan meningkatkan koherensi, produktivitas, kehandalan, transparansi, dan pertanggungjawaban pertukaran informasi dalam pemerintah, antara lembaga pemerintah di berbagai tingkatan, warga negara dan dunia bisnis. Ini juga memberikan otorisasi kepada warga negara melalui akses dan penggunaan informasi.

Secara umum, E-governance menggunakan teknologi informasi dan komunikasi di berbagai tingkat pemerintah dan sektor publik untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan . Studi teoritis menyatakan bahwa E-Governance adalah prosedur perubahan korelasi pemerintah dengan unsur-unsurnya, warga negara, dunai bisnis dan antara pemerintah  sendiri (pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, dll) , melalui penggunaan alat-alat teknologi informasi dan komunikasi.

UNESCO menyatakan, E-governance adalah penggunaan otomatisasi informasi dan komunikasi sektor publik untuk meningkatkan informasi dan pemberian layanan, merangsang keterlibatan penduduk dalam proses pengambilan keputusan dan membuat pemerintah lebih bertanggung jawab, tidak ambigu dan produktif.

Elemen dasar dari e-governance adalah:

• Pemerintah
• Warga
• Dunia Bisnis

Tata kelola E-Governance terdiri dari 4 jenis:

Pemerintah-ke-Warga Negara Gov to Citizen (G2C):

Pemerintah-ke-warga menyebutkan layanan pemerintah yang diperoleh oleh orang-orang yang dikenal. Sebagian besar layanan pemerintah berada di bawah G2C. Demikian pula, tujuan utama Pemerintah-ke-warga negara adalah untuk menyediakan fasilitas kepada warga negara. Ini juga membantu orang awam untuk meminimalkan waktu dan biaya untuk melakukan transaksi. Seorang warga negara dapat mengambil fasilitas kapan saja dari mana saja.

Demikian pula, pengeluaran biaya administrasi online juga dimungkinkan karena G2C. Fasilitas Government-to-Citizen memungkinkan warga negara biasa untuk melampaui batasan waktu. Ini juga berfokus pada hambatan lahan geografis.

Pemerintah-ke-bisnis Gov to Business (G2B):

Government-to-business adalah pertukaran layanan antara Pemerintah dan perusahaan Bisnis. Ini produktif untuk pemerintah dan perusahaan bisnis. G2B menyediakan akses ke formulir terkait yang perlu diperhatikan. Ini juga berisi banyak layanan yang dipertukarkan antara sektor bisnis dan pemerintah.

Demikian pula, Pemerintah-ke-bisnis menyediakan informasi bisnis yang tepat waktu. Organisasi bisnis dapat memiliki akses online yang mudah dan mudah ke agen-agen pemerintah. G2B memainkan peran penting dalam pengembangan bisnis. Ini meningkatkan efisiensi dan kualitas komunikasi dan transparansi proyek pemerintah.

Pemerintah-ke-Pemerintah Gov to Gov(G2G):

Pemerintah-ke-Pemerintah menyebutkan interaksi antara berbagai departemen pemerintah, perusahaan dan lembaga. Ini meningkatkan efisiensi proses pemerintah. Di G2G, lembaga pemerintah dapat berbagi database yang sama menggunakan komunikasi online. Departemen pemerintah dapat bekerja bersama. Layanan ini dapat meningkatkan keleluasaan dan hubungan internasional.

Layanan G2G dapat di tingkat lokal atau di tingkat internasional. Ini dapat disampaikan dengan pemerintah global dan pemerintah daerah. Ini juga menyediakan hubungan yang aman antara pemerintah domestik atau asing. G2G membangun basis data universal untuk semua anggota untuk meningkatkan layanan.

Pemerintah-ke-Karyawan (G2E):

Pemerintah-ke-Karyawan adalah bagian internal dari bagian G2G. Ini bertujuan untuk menyatukan karyawan dan berimprovisasi berbagi pengetahuan. G2E menyediakan fasilitas online kepada karyawan. Demikian pula, melamar cuti, memeriksa catatan pembayaran gaji dan memeriksa saldo hari libur. Sektor G2E menghasilkan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Jadi, G2E juga merupakan korelasi antara karyawan dan lembaga pemerintah.

Keuntungan E-Governance:

Tujuan tertinggi dari e-governance adalah untuk dapat memberikan peningkatan portofolio layanan publik kepada warga negara secara sistematis dan biaya yang efektif. Hal ini memungkinkan transparansi pemerintah karena memungkinkan publik mendapat informasi tentang apa yang sedang dikerjakan pemerintah serta kebijakan yang mereka coba terapkan.

Keuntungan utama saat menjalankan pemerintahan elektronik adalah untuk meningkatkan efisiensi sistem saat ini.

Sumber / Referensi :

Dari beberapa laman yang dibaca penulis selama masa 2010-2019 yang diterjemahkan secara bebas oleh penulis.