Jiwa korsa dan Reformasi Birokrasi Menuju Masyarakat Sejahtera

    

        Hujan cukup deras mengguyur kawasan Tugu Muda Semarang, Minggu 14 Oktober 2012. Hujan dan angin dingin waktu itu tak menghilangkan semangat para peserta upacara Peringatan Pertempuran 5 hari di Semarang untuk tetap mengikuti peringatan pertempuran terhebat warga Semarang melawan tentara Jepang. Para veteran yang ikut hadir tak bisa menyembunyikan semangat membara di wajah mereka.

        Peringatan ini mengenang pengorbanan para pejuang dan warga yang dengan semangat kebersamaan membela kemerdekaan bersama dengan pengorbanan jiwa dan raga. Tak terhitung nyawa pemuda dan aparat pemerintah yang ikut melayang, termasuk nyawa Dr Kariadi, Kepala Laboratorium Pusat Rumah Sakit Rakyat (Purusara). Beliau dibunuh Jepang saat akan memeriksa tandon air di daerah Siranda yang menurut berita diracuni oleh tentara Jepang.

Yang dilakukan oleh para pemuda dan aparat pemerintah waktu itu merupakan perwujudan dari jiwa korsa dalam melayani masyarakat yang sudah kuat mengakar pada jiwa. Mereka mewujudkan semangat jiwa korsa dalam kesadaran akan pengabdian kepada satu visi bersama, kemerdekaan bangsa.

Semangat jiwa korsa tersebut diatas diartikan “perasaan satu rasa dan satu visi” atau Esprit d’corps oleh Henry Fayol, Bapak Ilmu Administrasi dan Pakar Manajemen asal Perancis. Hal serupa juga disampaikan oleh Max Webber, Pakar Sosiologi-Politik-Hukum-Ekonomi, dalam studi birokrasinya.

Secara bebas, korsa boleh diartikan sebagai Komando Satu Rasa. Namun, korsa bisa pula diartikan sebagai kelompok manusia yang senasib, seperjuangan, satu tujuan dan satu keinginan untuk selalu bersatu dengan solid berlandaskan semangat persaudaraan dan kekeluargaan.

Jiwa korsa ini biasanya diadopsi oleh kalangan militer dan lembaga pemerintahan. Pada lembaga pemerintahan, jiwa korsa bisa berarti sikap loyal, kekeluargaan, bangga dan antusias yang tertanam pada anggota korp dan pimpinannya terhadap organisasinya. Disini terjadi saling memahami, saling mengerti, saling membutuhkan dan saling mengisi antara anggota dengan organisasinya sehingga terbentuk interaksi yang holistik, yang pada akhirnya setiap anggota menyadari dirinya merupakan bagian integral dari organisasi.

Lingkungan yang kondusif perlu diciptakan agar jiwa korsa tumbuh pada seluruh anggota. Jiwa korsa tidak dapat dibentuk ataupun dipaksakan. Jiwa korsa akan terbentuk dengan sendirinya apabila ada rasa kebanggaan kolektif yang didukung oleh lingkungan holistik yang kondusif.

Jiwa korsa ini diharapkan mampu mendorong profesionalisme, disiplin, dan kinerja anggota, yang pada waktunya nanti mampu menjawab harapan dan tuntutan masyarakat terhadap perubahan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan menuju perbaikan dan pelayanan prima para aparatur pemerintah.

Semangat kerja sama dengan rekan sejawat dan kemauan untuk terus belajar merupakan syarat mutlak bagi abdi bangsa untuk melaksanakan tugas dan menggerakkan roda birokrasi pemerintah secara efektif.

Birokrasi pemerintah yang baik adalah birokrasi yang mampu memberikan pelayanan publik yang baik, sederhana, dan tepat waktu sehingga tercipta kepuasan masyarakat.

Birokrasi yang buruk akan menyebabkan keengganan masyarakat untuk berhubungan dengan pemerintah. Masyarakat akan berusaha sejauh mungkin menghindari birokrasi pemerintah. Hal ini tentu saja berlawanan dengan jiwa korsa karena tidak tercermin rasa kebersamaan.

Untuk dapat meningkatkan kepuasan masyarakat, perlu adanya reformasi birokrasi, yaitu memformat ulang birokrasi yang tidak berpihak pada kesejahteraan masyarakat. Reformasi birokrasi ini menjadi hal yang utama dalam agenda kerja pemerintah. Pelayanan kepada masyarakat harus semakin memuaskan. Produktifitas tiap-tiap pegawai harus meningkat. Hal ini dapat diwujudkan dalam bentuk penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien berdasarkan semangat satu tujuan satu visi, yaitu kesejahteraan seluruh bangsa Indonesia tanpa terkecuali.

Keberhasilan reformasi birokrasi tergantung juga kepada komitmen dan jiwa kepemimpinan, baik di daerah maupun di pusat, yang dilandasi semangat kebersamaan. Tanpa adanya komitmen dari pemerintah dan semangat kebersamaan para penyelenggara negara, maka reformasi birokrasi akan gagal.

Reformasi birokrasi telah ditunjukkan oleh pemerintah dengan munculnya Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Dua produk hukum ini  menggeser paradigma pelayanan, dari yang bersifat sentralisasi ke desentralisasi dan mendekatkan pelayanan secara langsung kepada masyarakat.

Agenda dan isu yang harus digulirkan dalam kaitan dengan reformasi birokrasi adalah perbaikan manajemen kepegawaian yang memiliki jiwa kebersamaan, perubahan manajemen organisasi yang berstruktur minimal tapi berfungsi maksimal dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, anggaran berbasis kinerja, proses perencanaan yang melibatkan partisipasi masyarakat, menciptakan budaya pelayanan publik yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat dan hubungan yang saling mengisi antara pemerintah dan masyarakat.

Perlu dipahami bahwa reformasi birokrasi bukan hanya perubahan struktur dan reposisi birokrasi. Lebih jauh, reformasi birokrasi harus meliputi perubahan sistem politik dan hukum secara menyeluruh, perubahan mental dan budaya birokrasi dan masyarakat.

Keterlibatan organisasi lokal berdasar kesetaraan dalam program pemerintah yang berpihak pada kebutuhan masyarakat akan menjadi penunjang yang sangat berarti bagi bergulirnya reformasi birokrasi yang disemangati oleh jiwa korsa.

Dengan adanya rasa senasib, seperjuangan, dan satu visi berlandaskan persaudaraan dan kekeluargaan antara sesama abdi negara maupun antara pemerintah dengan masyarakat, reformasi birokrasi akan lebih cepat terwujud dan kesejahteraan seluruh bangsa akan dicapai dengan waktu yang lebih singkat.

Bagaimana menurut teman-teman sendiri ?