e-bisnis, pemerintah, dan trust

Sudah banyak orang yang bicara mengenai e-bisnis yang ditinjau dari banyak sisi. Namun mengapa disini penulis berani mencoba untuk bicara itu lagi? Kenapa? Karena penulis berusaha bicara e-bisnis dari sisi yang mungkin berbeda dengan yang selama ini ada. Penulis berusaha berbicara dari sisi e-bisnis dan kepastian hukumnya. 

Sama seperti halnya bisnis dalam dunia real, sebenarnya e-bisnis tidak bisa lepas dari sisi pemerintah. Kok bisa? Kita kan bisa aja menjalankan e-bisnis tanpa campur tangan pemerintah. Bisa sih, tapi kurang sempurna. Kurang sempurna dimana? Kalau kita bicara e-bisnis, tentunya itu tak bisa lepat dari adanya pengamanan proses bisnis. Harus ada aturan dan trust dari masing masing pihak yang terlibat. Kalau tidak ada keamanan dan kepastian hukum disini, pasti kekacauan bisa terpicu. Para seller bisa menipu buyer, dan buyer pun bisa menipu seller. Jadi sepertinya kepastian hukum yang tentunya berasal dari pemerintahan. Tanpa itu, tingkat trust yang harus ada pasti sangat rendah. Buyer tidak percaya kepada seller dan seller tidak percaya kepada buyer.

Kalau trust sudah hilang, sebaik apapun model bisnisnya, berani dipastikan, pasti model bisnis tersebut segera kolaps, cepat atau lambat.

Jadi di e-bisnis pun perlu adanya payung hukum berupa aturan yang dijamin oleh pemerintah lengkap dengan punishment dan award nya. Disini pun tidak murni pemerintah , perlu ada campur tangan dari swasta melalui asosiasi / konsorsium masing masing. Harus ada sinergi keduanya. Tanpa sinergi itu, maka aturan tersebut juga akan jadi “macan ompong”.

Perlu ada kepastian dari sinergi antara 2 komponen tadi ( pemerintah dan swasta ) untuk memastikan mana e-bisnis yang bisa dipercaya dan mana yang tidak. Tentang caranya, akan coba kita bahas dilain kesempatan. Atau ada teman teman yang mau berbagi tips?